Wamena, hubulamanews.blogpost.com – Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, mendesak para pemangku kepentingan di Kabupaten Jayawijaya dan Wilayah adat Lapago segera melakukan mediasi masalah lokasi kantor.
Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah memediasi pihak yang pro dan kontra tentang lokasi pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wilayah distrik Wouma dan Walesi Kabupaten Jayawijaya.
Tanah di Wio adalah yang tersisa milik suku Wio Mukoko mohon jangan di rampas lagi.
Demikian disampaikan Forum Peduli Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan melalui rilis yang disampaikan kepada redaksi hubulamanews.blogpost.com, sabtu (17/06/2023).
Rilis tersebut disampaikan menyusul polemik lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena. Hingga kini belum ada mediasi yang dilakukan sementara polemik semakin meningkat akibat pro kontra lokasi pembangunan kantor.
Forum PPPPP meminta kepada Asosiasi Bupati Papua Pegunungan Wilayah Adat Lapago dan tokoh-tokoh intelektual Lapago serta tim pemekaran provinsi Papua Pegunungan, lembaga-lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta mitra pemerintah lainnya segera melakukan mediasi.
“Pemangku kepentingan di wilayah adat Lapago segera duduk bersama membahas pro kontra pelepasan tanah adat distrik Wouma dan Welesi agar tidak berkembang menjadi masalah baru yang bisa menimbulkan konflik sesama masyarakat” Kata Kordinator FPPPP.
Selain itu, Forum juga meminta Pemda Jayawijaya sebagai Ibukota DOB Papua Pegunungan untuk bisa memfasilitasi para bupati se Provinsi Papua Pegunungan dan tim DOB dalam melakukan mediasi dimaksud.
“Para bupati Papua Pegunungan jangan membisu terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat Wouma dan Walesi, sebab narasi pro kontra ini terlahir disebabkan oleh kehadiran rencana pembangunan pusat pemerintahan provinsi PP di wilayah adat masyarakat Wouma dan Walesi” Katanya.(*)
Oleh: Fransiskus Hubi / Kordinator FPPPP*
Posting Komentar