Ngamen Pencarian Dana Natal & Mubes Ta.2014 IKB-PMPJ Korwil Bndung

Mahasiswa/I (IKB-PMPJLMNY) yang turun di perempatan Tol pasteur untuk melakukan aksi ngamen demi menyuseskan kegiatan MUBES & NATAL MAHASISWA SEJAWA & BALI pd bulan Desember 2014 yang rencananya akan diadakan di Kota Study Bandung beberapa Kabupaten Pegunungan Jayawijaya, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo & Nduga (IKB-PMPJLMYN)

Misteri Pegunungan Jayawijaya

BAGI pendaki gunung, mendaki jajaran Pegunungan Jayawijaya adalah sebuah impian. Betapa tidak, pada salah satu puncak pegunungan itu terdapat titik tertinggi di Indonesia, yakni Carstensz Pyramide dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut (mdpl).Jangan heran jika pendaki gunung papan atas kelas dunia selalu berlomba untuk mendaki salah satu titik yang masuk dalam deretan tujuh puncak benua tersebut. Apalagi dengan keberadaan salju abadi yang selalu menyelimuti puncak itu, membuat hasrat kian menggebu untuk menggapainya.Tetapi, siapa yang menyangka jika puncak bersalju itu dahulunya adalah bagian dari dasar lautan yang sangat dalam!

“Pulau Papua mulai terbentuk pada 60 juta tahun yang lalu. Saat itu, pulau ini masih berada di dasar laut yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal dari benua Australia dalam kurun waktu yang panjang menghasilkan daratan baru yang kini bernama Papua. Saat itu, Papua masih menyatu dengan Australia,” jelas ahli geologi Fransiskus Benediktus Widodo Margotomo saat memaparkan sejarah terbentuknya Pulau Papua.

Keberadaan Pulau Papua saat ini, lanjutnya, tidak bisa dilepaskan dari teori geologi yang menyebutkan bahwa dunia ini hanya memiliki sebuah benua yang bernama Pangea pada 250 juta tahun lalu. Pada kurun waktu 240 juta hingga 65 juta tahun yang lalu, benua Pangea pecah menjadi dua dengan membentuk benua Laurasia dan benua Eurasia, yang menjadi cikal bakal pembentukan benua dan pegunungan yang saat ini ada di seluruh dunia.

Pada kurun waktu itu juga, benua Eurasia yang berada di belahan bumi bagian selatan pecah kembali menjadi benua Gonwana yang di kemudian hari akan menjadi daratan Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia.

“Saat itu, benua Australia dengan benua-benua yang lain dipisahkan oleh lautan. Di lautan bagian utara itulah batuan Pulau Papua mengendap yang menjadi bagian dari Australia akan muncul di kemudian hari,” tambah sarjana geologi jebolan Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, pada 1986 ini.

Pengendapan yang sangat intensif dari benua kanguru ini, sambungnya, akhirnya mengangkat sedimen batu ke atas permukaan laut. Tentu saja proses pengangkatan ini berdasarkan skala waktu geologi dengan kecepatan 2,5 km per juta tahun.

Proses ini masih ditambah oleh terjadinya tumbukan lempeng antara lempeng Indo-Pasifik dengan Indo-Australia di dasar laut. Tumbukan lempeng ini menghasilkan busur pulau, yang juga menjadi cikal bakal dari pulau dan pegunungan di Papua.

Akhirnya proses pengangkatan yang terus-menerus akibat sedimentasi dan disertai kejadian tektonik bawah laut, dalam kurun waktu jutaan tahun menghasilkan pegunungan tinggi seperti yang bisa dilihat saat ini.

Bukti bahwa Pulau Papua beserta pegunungan tingginya pernah menjadi bagian dari dasar laut yang dalam dapat dilihat dari fosil yang tertinggal di bebatuan Jayawijaya.
Meski berada di ketinggian 4.800 mdpl, fosil kerang laut, misalnya, dapat dilihat pada batuan gamping dan klastik yang terdapat di Pegunungan Jayawijaya. Karena itu, selain menjadi surganya para pendaki, Pegunungan Jayawijaya juga menjadi surganya para peneliti geologi dunia.

Sementara terpisahnya daratan Australia dengan Papua oleh lautan berawal dari berakhirnya zaman es yang terjadi pada 15.000 tahun yang lalu. Mencairnya es menjadi lautan pada akhirnya memisahkan daratan Papua dengan benua Australia.

“Masih banyak rahasia bebatuan Jayawijaya yang belum tergali. Apalagi, umur Pulau Papua ini masih dikategorikan muda sehingga proses pengangkatan pulau masih terus berlangsung hingga saat ini. Ini juga alasan dari penyebutan Papua New Guinea bagi Pulau Papua, yang artinya adalah sebuah pulau yang masih baru,” tambah peraih gelar master di bidang Economic Geology dari James Cook University, Townswille, Australia ini.

Sementara keberadaan salju yang berada di beberapa puncak Jayawijaya, diyakininya akan berangsur hilang seperti yang dialami Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Hilangnya satu-satunya salju yang dimiliki oleh pegunungan di Indonesia itu disebabkan oleh perubahan iklim secara global yang terjadi di daerah tropis.

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Okikha, Berangkat Dari Aspirasi Murni Masyarakat Adat

Dengan semakin maraknya isu-isu pemekaran didaerah ini, Musa Mabel selaku Ketua Tim Pembentukan Daerah Otonom baru Kabupaten Okika, menghimbau kepada masyarakat di Wilayah Okika yang sementara ini aspirasinya sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang dikembangkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun jangan mengadu domba masyarakat okikha dan masyarakat Okika juga jangan mau diadudomba oleh oknum-oknum tertentu. Kata Musa Mabel, yang penting diingat adalah tetap menjaga keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat, karena tekad masyarakat telah bulat, yang membuat satu pernyataan sikap keputusan lembaga musyawarah adat dari masing-masing 6 distrik untuk pembentukan daerah otonom Kabupaten okikha yang berangkat dari aspirasi murni dari masyarakat adat. Oleh karena jadi tidaknya pembentukan Otonom Baru Kabupaten Okika sangat ditentukan oleh seluruh masyarakat adat wilayah Okika itu sendiri. Musa Mabel juga menghimbau kepada masyarakat Okika agar bersama-sama memberikan dukungan terhadap pergeseran Kabupaten Jayawijaya ke wilayah Muliama serta pembentukan kota Madya Lembah Baliem, karena hal ini semuanya untuk kepentingan masyarakat Jayawijaya dan pada umumnya kepentingan masyarakat Pegunungan Tengah. Karena itu, jangan ada saling membenci, satu sama lain, tetapi berpikirlah untuk tetap satu untuk semua dan semua untuk satu demi kepentingan kemajuan wilayah Pegunungan Tengah Papua. Lebih jauh Musa Mabel berujar, syarat pembentukan daerah, baik daerah otonom Kabupaten, maupun Kota Madya dan Pemekaran Propinsi sudah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan juga peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007.

Dari OSIBA, Lihat Pamong Praja Papua Saat Ini

Saya senang baca buku "Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia". Buku setebal 451 karya Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey terbitan Kompas pada Oktober 2008 ini mengulas pengalaman dalam bakti para pamong praja lulusan Opleiding School voor Inheemse Bestuurs Ambtenaren (OSIBA) atau Sekolah Pendidikan Pamong Praja Papua yang tamat antara 1950-1963.

Masa pendidikan mereka yang singkat. Untuk menjadi pamong praja lulusan OSIBA yang akan bekerja menjadi kepala distrik, dan di pemerintahan pada umumnya, butuh hanya 3-5 tahun, sudah termasuk setahun praktek pada tahun ke-4. Jadi di usia 18 hingga 20 tahun, mereka sudah bekerja.

Bagaimana bisa, OSIBA, cikal-bakal Universitas Cendrawasih itu lahirkan banyak pelayan rakyat yang tangguh, berdedikasi tinggi, dan disiplin dengan ilmu yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan saat itu?

Ketika membaca cerita pengalaman 17 pamong praja dalam buku ini, hanya ada decak kagum. Mereka tidak seperti pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) zaman ini. Atau tamatan Sekolah Tinggi Abdi Negara (STIPAN). Atau tamatan sekolah dan jurusan sejenis lainnya di zaman Indonesia ini.

Mengapa demikian? Alasan perbedaan waktu dan situasi barangkali tak relevan dijadikan alasan. Saat ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mestinya para pamong praja lebih disiplin, berdedikasi tinggi, dan punya jiwa melayani dibanding mereka dulu.

Pertanyaan mengapa demikian? di atas mengantar saya menggali lebih dalam soal pendidikan di Papua pada masa Belanda. Maka secara garis besar, saya dapati dua bagian pendidikan, menurut siapa yang mengelolanya, menjadi pendidikan Misionaris dan pendidikan Pemerintah Belanda.

Referensi utama yang saya gunakan adalah skripsi dari Longginus Pekey, pendidik, pegiat sejarah, ketua Lembaga Pendidikan Papua. Judulnya, Papua Barat Pada Masa Pemerintahan Belanda. Pekey, Alumnus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini juga singgung soal pendidikan Belanda, dan bicara soal pendidikan misionaris, juga pendidikan dalam pemerintahan Belanda.

Misionaris sendiri datang ke Papua untuk membawa kabar Injil (motif penyebaran agama). Tercatat, 5 Februari 1855, penginjil Zending dari Jerman, Ottow dan Geisler injak pulau Mansinam, tanah Papua. Tanggal 23 Mei 1896, giliran Le Cocq dArmandville yang mendarat dan buka pos penginjilan di Sekeru, dekat Fak-Fak. Mengenai semua ini, baca skripsi Pekey.

Didorong oleh ketidakberhasilan para penginjil untuk menyebarkan agama, maka misionaris pikir, perlu cara lain. Maka pendidikan dan pengobatan menjadi sarana, dengan dalih, Firman Tuhan tidak hanya diwartakan dengan mulut, tetapi juga dalam tindakan. Maka mulai dibukalah sekolah-sekolah. Guru-guru mulai didatangkan, dan mulailah pendidikan misionaris. Para katekis dan guru-guru asli Papua mulai lahir.

Dalam perkembangannya, muncul juga pendidikan langsung dari pemerinah Belanda terhadap orang Papua. Ini dalam teori bertentangan dengan konsep, pendidikan yang tidak layak di daerah jajahan adalah wajib agar tak ada yang berpendidikan tinggi dari kalangan terjajah, agar penjajahan tetap berlangsung. Konsep ini sudah berlaku umum di negara-negara jajahan, hampir di seluruh belahan dunia. Tak ada penjajah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas buat rakyat jajahannya.

Pekey dalam skripsinya menjelaskan, bila Misi (Katolik) dan Zending (Kristen) menyelenggarakan pendidikan demi kristenisasi, maka pendidikan pemerintah dibuka untuk terciptanya asimilasi dan univikasi agar terjalin kesatuan dengan kerajaan Belanda secara wajar.

Pendidikan dari pemerinah Belanda dimulai sejak tahun 1944, zaman residen J.P. van Eechoud yang dijuluki Vader der Papoea,s (Bapak orang Papua). Pada zaman ini pula, muncul OSIBA, yang tamatannya menjadi pamong-pamong praja yang menopang roda pemerintahan.

Bukan Belajar jadi Pejabat

Kembali pada kisah-kisah inspiratif para pamong praja Papua pada masa transisi kekuasaan Belanda ke Indonesia, saya menangkap satu hal. Dulu, para pelajar OSIBA belajar menjadi pelayan, dan karena menjadi pelayan, mereka disebut pejabat. Saat ini, para pamong praja belajar menjadi pejabat, dan karena menjadi pejabat, mereka mulai berpikir untuk menjadi pelayan.

Berpikir untuk menjadi pelayan yang baik ada dalam pikiran siswa OSIBA. Sementara jabatan, kedudukan dan uang ada dalam pikiran pamong praja kita saat ini. Maka berdasarkan asumsi ini, para pamong praja berpikir tentang rakyat setelah mendapat kedudukan/jabatan, dan bukan sejak ia masuk ke ranah pendidikan. Ini terbalik dengan praja zaman Belanda dan dalam masa transisi.

Maka sistem pendidikan saat ini punya porsi kesalahan, mungkin. Asumsinya, sistem pendidikan kita saat ini mengarahkan orang Papua menjadi pejabat, punya kedudukan. Hanya itu. Dan setelah itu baru pikir rakyat yang terpaksa menjadi konsekwensi dari jabatan.

Kedua, masalah karakter. Rupanya, fasilitas dan kelengkapan, undang-undang, dan sarana pendidikan lain telah menjadi alat yang mematikan karakter dan jiwa yang semestinya terpatri dalam setiap pamong praja. Itu adalah Kedisiplinan, keakuratan analisa, kecepatan respek dan kinerja, dan yang terpenting; jiwa pelayan. Ini kriteria pamong praja.

Pada masa transisi kekuasaan dari Belanda ke Indonesia, sejak deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 hingga tahun-tahun selanjutnya, hingga Pepera 1969, roda pemerintahan di Papua dikendalikan para pamong praja hasil polesan sistem pendidikan Belanda. Buktinya ada: hanya di atas punggung mereka, roda pemerintahan bisa jalan tanpa Indonesia dan Belanda.

Bagaimana dengan pamong praja saat ini? Korupsi adalah sahabat. Malas adalah budaya. Pelayanan urutan 3 setelah pangkat dan gaji. Dan lain-lain. Itu riil, bukan?

Bahayanya lagi bila kesalahannya ada di pilar yang mendasar. Maksud saya, kesalahannya bukan di manusianya, tetapi di sistem pendidikan dan institusi pendidikan pamong praja kita saat ini yang hanya keras di fisik dan mental, kualitas ditunjukkan oleh nilai tanpa praktek, yang akhirnya lemah di penyemaian karakter, kesederhanaan, kejujuran dan jiwa pelayan.[]

AMPTPI dan PSP UKI: Mari Selesaikan Masalah Papua Secara Menyeluruh dengan Cara Damai

Menyikapi dinamika sosial-politik (Sospol), demokrasi; kebebasan bere0eskpresi serta Hak Asasi Manusia dan beberapa aspek kehidupan lainnya di tanah Papua dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Oktober 2004-Oktober 2014), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) bekerja sama Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (PSP UKI) telah menyelenggarakan Seminar Sehari bertemakan Refleksi sepuluh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bagi Tanah Papua di Aula Utama Lt. 3, UKI, Cawang, Jakarta Timur, Senin, 16 Oktober 2014, yang dihadiri sekitar 360 Peserta dari Para Akedemisi, Mahasiswa, Pemerhari, Tokoh Agama, Adat, Perempuan dan berbagai kalangan Papua dan Non Papua, dari beberapa kota studi, Jakarta, Tanggerang, Bogor, Bandung dan sekitarnya. Peserta seminar telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan ini. Hal itu ditandai dengan antosiasme untuk yang besar untuk mengambil peran aktif serta tanggapan-tanggapan kritis yang dikemukakan.

Hadir sebagai Pemateri 1). Dr. Antie Solaiman (Akademisi dan Ketua PSP UKI UKI) :Pandangan Akademisi terkait Kepemimpinan SBY 10 tahun dalam penyelesaian masalah Papua. 2). Natalis Pigay, S.IP (Perwakilan KOMNAS HAM RI) :Catatan KOMNAS HAM RI mengenai Isu Pelanggaran HAM di Papua pada masa 10 tahun Kepemimpinan SBY dan 3). Sekjen AMPTPI, Markus Haluk: Dinamika Sipil Politik, Ekososbud (Ekonomi Sosial Budaya) di Papua dan Harapan akan Masa Depan Bangsa Papua. Moderator Sdr. Hironimus Hilapok, S. IP, M.Si (Ketua Pokja Papua Tim Transisi Jokowi-JK).

Para pemateri umumnya memiliki pandangan bahwa selama 10 tahun (2004-2014) kepemimpinan SBY, 10 kebijakan bagi Papua telah mengundang pro dan kontra. Kebijakan dimaksud ialah 1). dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2004, tentang Majelis Rakyat Papua. Saat ini MRP menjadi 2 ; Papua dan Papua Barat; Perpu No. 35, kemudian menjadi UU tentang Pengakuan Eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat; 2). Terus terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, yang dilakukan oleh Negara; 3). Lemahnya penegakan Hukum bagi Anggota TNI-Polri yang telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia; 4). Mendegradasinya pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua; 5). Terjadinya Pemekaran Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung, pengembangan Infrastruktur Sipil dan Militer termasuk kepolisian di Papua;

6). Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 2010; 7). Meningkatnya migrasi Penambahan penduduk dari luar Papua masuk di tanah Papua; 8). Penunjukan Utusan Khusus Presiden untuk selesaikan masalah Papua melalui Dialog namun sampai saaat ini dialog sebagaimana dimakukan tidak terjadi, 9).Meningkatnya proses kejahatan kemanusiaan, kekerasan, pemenjarahan, pembunuhan, Penyiksaan berat, Penangkapan sewenang-wenang, Penahanan sewenang-wenang, Penembakan dan pembunuhan, Pembakaran rumah, penggerebekan rumah, asrama, Pengekangan Demonstrasi Damai, Penolakan Surat Pemberitahuan Aksi demo damai, Pembatasan dan ancaman terhadap Jurnalis/wartawan Lokal, nasional, dan ancaman terhadap para pembela Hak Azasi Manusai di Papua. 10). Meningkatnya angka korupsi di Tanah Papua.

Melalui Seminar ini telah Dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun ini pemerintah tidak menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh dan konfrehensip. Oleh karena itu, diharapkan ke depan, dimasa kepemimpinan Presiden Joko Windodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat penyelesaikan persoalan secara menyeluruh melalui cara-cara bermartabat, dengan damai.

Guna menyelesaikan persoalan demi menciptakan Papua Tanah Damai yang bermartabat maka kami meminta:
1. Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Jusuf Kalla

1) Mengadakan dialog Jakarta Papua difasilitasi pihak ketiga dengan menghadirkan tiga kelompok orang Papua (yang ada di Papua, di hutan dan di luar negeri). Segala bentuk pendekatan pembangunan terbukti tidak merubah persoalan Papua
2) Memberikan akses yang bebas kepada jurnalis asing untuk meliput kegiatan di Papua sama seperti daerah lain di Indonesia serta memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan dan keleluasaan mengakses informasi terhadap jurnalis lokal dan nasional yang sering dihambat oleh oknum-oknum tertentu (aparat Negara)
3) Memberikan jaminan keamanan serta mendukung kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum bagi mahasiswa Papua di Papua dan diluar Papua dalam mengadvokasi persoalan-persoalan Papua.
4) Menyediakan beasiswa penuh (sampai selesai) bagi putra-putri Papua di luar tanah Papua agar mereka mendapatkan kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih baik dan juga budaya lain.

2. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
1) Memfasilitasi mengembangkan perguruan tinggi lokal Papua bertaraf nasional dan bahkan internasioanal serta bekerja sama dengan pihak luar untuk mendirikan tempat-tempat pengembangan keterampilan misalnya tempat kursus bahasa Inggris dengan fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar handal.
2) Membuat regulasi kepemilikan hak ulayat masyarakat adat atas tanah adatnya untuk menghindari bangunan-bangunan liar yang berdampak pada perampasan harta warisan itu,
3) Membuat regulasi tentang perlindungan beberapa marga dan atau bahasa yang semakin punah serta pelarangan memberikan marga kepada orang lain yang bukan pemiliknya sebagai balas budi.
4) Regulasi seputar penduduk non Papua yang dengan mudah memasuki Papua terkait tujuan, berapa lama, tinggal dimana dan dengan siapa serta penertiban dan pengurusan KTP. Peristiwa ini dialami mahasiswa Papua di luar Papua karena tidak bisa mengurus KTP ditempat sebentara atau kasus Bali dibuatkan KIPEM (sejenis kartu tanda penduduk sebentara) yang akan dicetak setiap tiga bulan dengan penggenaan biaya puluhan ribu rupiah.
5) Mengadakan program pendidikan dan pembinaan berpola asrama untuk mempersiapkan sumber daya manusia Papua yang lebih handal dibawah pendampingan orang-orang pakar dengan tidak meninggalkan konsep Papua.

3. Anggota DPR Provinsi Papua, DPR Daerah Papua Barat dan MRP, MRP B
1) Membuat dan Mengawal regulasi tentang perlindungan orang asli Papua beserta kekayaan alam yang terkandung di bumi Papua,
2) Membuat dan mengawal regulasi tentang perlindungan budaya, upacara-upacara adat yang telah diwariskan secara turun temurun,
3) Membuat dan mengawal regulasi tentang pedoman orang non Papua di Papua meliputi tujuan kedatangan, lamanya menetap di Papua dan Papua Barat, pernyataan tidak melakukan onar dan lainnya,
4) Siap sedia melakukan advokasi atas ketidakadilan yang dihadapi orang asli Papua, misalnya perampasan hak ulayat, penangkapan sewenang-wenang, perbuatan atas; illegal logging, illegal fishing, deforestation, menyebarkan barang-barang terlarang dan atau perbuatan penghasutan dengan kelompok terlarang,
5) Mendukung penuh kegiatan-kegiatan intelektual independent, misalnya demo damai, mimbar panggung, jurnalistik, dan wujud kebebasan ekspresi lainnya.

4. Para Wali Kota dan Bupati se- tanah Papua (Sorong sampai Merauke)
1) Mendukung program program DPR Provinsi Papua, DPR Daerah Papua Barat, MRP dan MRP B dalam mengadvokasi hak-hak orang asli Papua, kekayaan alam dan budaya Papua, penertiban arus banjirnya penduduk non Papua,
2) Mendukung program pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat dalam mengimplementasikan program pendidikan dan pembinaan berpola asrama untuk mempersiapkan sumber daya manusia Papua,
3) Mengundang dan menjalin kerja sama dengan lembaga adat, Dewan Adat Daerah (DAD) dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) untuk memetakkan konsep tata wilayah berdasarkan kepemilikan adat oleh suku tertentu. Bila memungkinkan, kepemerintahan terkecil dibangun berdasarkan per-kesukuan,
4) Mendidik masyarakat untuk makan dari sumbernya sendiri daripada mengharapkan bantuan orang lain karena akan berdampak pada kesusahan jangka panjang (mental menunggu diganti dengan mental kerja keras).

5. Pihak Universitas/Sekolah Tinggi di seluruh tanah Papua
1) Berkontribusi dalam mengadakan kajian-kajian terkait perlindungan orang asli Papua, masalah-masalah sosial masyarakat, konflik-konflik politik dan komunal baik horizontal maupun vertikal, pengelolaan SDA dengan mengedepankan nilai-nilai independensi dan intelektual (akademik). Memberikan saran, rekomendasi serta solusi atas masalah itu kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil kebijakan berkaitan orang asli Papua dengan segala hal yang terkandung di Pulau Papua.
2) Memaksimalkan perguruan tinggi yang sudah ada untuk mendapatkan akreditas yang lebih baik agar menjadi perguruan tinggi bertaraf nasional dan ataupun internasioanal bukan menambah jumlah perguruan tinggi karena akan berdampak pada kekurangan tenaga pengajar, pengadaan fasilitas termasuk buku ajar dan dampaknya menghasilkan sumber daya manusia yang pas-pasan saja.
3) Bekerja sama dengan pemerintah Pusat dan Daerah agar menyediakan beasiswa penuh selama empat tahun (sampai selesai) bagi putra-putri Papua.
4) Mendidik mahasiswa Papua menjadi pribadi-pribadi yang akademis serta siap bersaing dengan mahasiswa lain di Indonesia dan internasional.

6. Pihak LSM
1) Menjadi LSM yang dapat mencatat angka sebelum suatu peristiwa terjadi bukan mencatat setelah sautu peristiwa terjadi, artinya mampu meminimalisir kejadian fatal bukan hanya mampu mencatat setelah kejadian itu terjadi,
2) Menjadi corong Papua dalam mengadvokasi persoalan-persoalan Papua di tingkat nasional maupun internasional,
3) Berpartner dengan lembaga lain, pemerintah, perguruan tinggi, agama dalam upaya menciptakan tanah Papua yang damai.

7. Pihak Media
1) Mengedepankan kewenangan independensinya dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan semua peristiwa seantero tanah Papua,
2) Membangun jejaring dengan media lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan advokasi persoalan Papua perspektif media
3) Mendidik muda-mudi Papua untuk menjadi jurnalis yang mengutamakan independensi dalam pewartaannya tanpa digoncengi kepentingan siapapun dan apapun.

8. Pimpinan Agama
1) Tetap independen dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dalam membina umat/jemaat, menyembuhkan duka nestapa para umat/jemaat yang tersesat, dan menjadi pembawa damai,
2) Menyuarakan perdamaian bagi tanah Papua melalui jaringan nasional dan internasional yang dimilikiinya agar perdamaian benar-benar terwujud di atas tanahn Papua.

9. Pimpinan Kapolda dan Pangdam
1) Menghentikan penangkapan terhadap mahasiswa dan pemuda Papua yang hendak berdemonstrasi damai,
2) Menjalankan amanah UU no 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakat serta UUD 45, Pasal 28 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara konsekuen,
3) Menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung masyarakat dalam mewujudkan ketentraman bukan perasaan resah dan gelisah sepanjang hari

10. Mahasiswa Papua
1) Harus mengerti dan sadar situasi Papua kemarin dan hari ini, kemudian memiliki prediksi masa depan Papua serta menyusun grand design agar tidak terkesan meraba-raba atau mengkopi paste ilmu orang lain yang cocok hanya bagi daerah itu.
2) Menjadi kompas bagi dirinya sendiri untuk memilih setiap kegiatan yang dipilih agar benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan masa depan Papua.
3) Selama masih ada kesempatan untuk mengeyam pendidikan, harus diraih sampai jenjak paling akhir karena pendidikan itu membuat jaringan intelektual (Dr. Antie) yang kontributif dalam membangun daerahnya masing-masing.
4) Orang Papua yang sudah terdidik memiliki kewajiban untuk mendidik orang Papua yang lain agar semua memiliki pendidikan yang sama dan pola pandang yang serupa.

Demikian Pers Release ini dikeluarkan untuk diketahui oleh publik dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkompoten.

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (DPP AMPTPI), Markus Haluk : 085244442502
Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (PSP UKI).

Sejarah Kota WAMENA

Selayang Pandang

A. EXPEDISI LEMBAH BALIM
Berbicara tentang Wamena tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Pemerintah Belanda dan Misionaris yang memulai penyebaran injil di wilayah Irian Jaya umumnya dan pedalaman Irian Jaya pada khususnya yang ketika itu masih dikenal dengan nama Nederlandsch Nieuw Guinea.

Keterlibatan mereka dalam merintis pembukaan lembah Balim dilakukan dalam beberapa kali ekspedisi setelah pertama kalinya pada awal abad ke XX ditemukannya suku Dani oleh rombongan ekspedisi tahun 1909 yang dipimpin oleh Mr. H.A Lorentz.

Setelah penemuan tersebut dilakukan ekspedisi–ekspedisi lainnya untuk menjangkau kawasan yang lebih luas di Pegunungan Tengah dan pada tahun 1938 sampai dengan 1939 dilakukan ekspedisi gabungan Amerika – Belanda dipimpin oleh seorang Milioner Amerika yang bernama Richard Archbold, mereka mengadakan penyelidikan ilmiah di bidang Flora dan Fauna dan beroperasi di Pegunungan Tengah yang kemudian ekspedisi ini dikenal dengan nama Ekspedisi Archbold. Pada tanggal 23 Juni 1938 ketika melintasi Danau Habema mereka melihat suatu lembah yang luas dengan penduduk yang padat, karena perang dunia ke II (1939-1945) maka ekspedisi ini ditangguhkan, namun laporan dijumpainya kelompok-kelompok suku pada daerah pegunungan tengah tersebut terus dilaporkan melalui media masa seperti radio dan surat kabar ke berbagai negara di seluruh dunia.

Tanggal, 13 Mei 1945 sebuah pesawat Dakota milik Angkatan Udara Amerika Serikat berpenumpang 24 orang yang tengah melakukan ekpedisi ke pedalaman pesawat teresebut disiarkan oleh pers dunia salah satunya dimuat dalam majalah di Amerika Serikat ”National Geographic Magazine” sekaligus memberitakan tentang diketemukannya Lembah Balim atau Shangrila (lembah yang tersembunyi) dari hasil ekspedisi tersebut.

Berdasarkan laporan dan informasi-informasi tersebut menarik minat zending CAMA (Christian And Missionary Alliance) di Amerika untuk melihat kemungkinan menyebarkan Injil di lembah yang tersembunyi tersebut. Pada tanggal, 20 April 1954 zending CAMA dengan pesawat amfibi Short Sealand yang dipiloti Albrth Lewis dan copilot Ed.W. Ulrich serta penumpang Pendeta Lioyd Van Stone dan Einer Michelson bersama keluarganya Elisa dan Rith Gobai serta anaknya Dorkas mengadakan pendaratan yang pertama di lembah Balim tepatnya di kampung Minimo, dan selanjutnya memutuskan untuk menjadikan seluruh lembah Balim sebagai daerah Pekabaran / pelayanan Injil (PI).

Pada tahap awal kegiatan yang harus dilakukan adalah membangun landasan terbang sebagai pusat perhubungan untuk memper-mudah pelayanan dan pasokan bahan pangan, namun karena keadaan tidak mengijinkan akibat terjadinya perang suku yang terus menerus, maka kemudian zending CAMA memutuskan untuk mencari tempat lain yang dapat digunakan membangun lapangan terbang, sambil menyusuri sungai ke arah selatan tibalah mereka pada daerah kekuasaan suku Asso–Lokobal, di daerah ini (di kampung Hepuba) mereka mendirikan kemah yang letaknya di pinggir sungai Balim.

Di tempat yang baru ini mereka berusaha mengadakan hubungan dengan orang-orang yang dianggap penting dalam masyarakat setempat dengan menggunakan barang kontak seperti kampak, parang, pisau dan lain sebagainya, upaya tersebut membawa hasil, mereka bisa bertemu dengan orang-orang penting seperti Ukumhearek, Onarek dan Apsalek. Akibat hubungan yang baik tersebut mereka diberi sebidang tanah dekat sungai Hitigima untuk membangun sebuah landasan pesawat terbang.

Dari Hitigima para penyebar Injil (pendeta) menjelajahi seluruh Balim dan mereka berhasil membuka pos-pos pelayanan Injil seperti Piramid, Ibele, Pugima, Sinatma, Seima dan Tangma yang semua pos tersebut dilengkapi dengan landasan pesawat terbang.

Setelah zending CAMA mendatangi daerah lembah Balim pada tahun 1954 dan menjelajahi sebagian besar lembah ini dalam rangka Pekabaran Injil, maka satu atau dua tahun kemudian berdatangan zending-zending lain ke lembah Balim dalam misi yang sama, seperti APCM (Asia Pacific Churh Mission), ABMS (Australian Baptist Misionary Society), RBMU (Regions Betond Missionary Union) dan UFM (Unevangelized Fields Mission).

C. PEMERINTAHAN BELANDA

Pada tanggal 18 sampai 26 Januari 1955 seorang Wakil Pemerintah Belanda V. De Bruyn mengadakan kunjungan kerja ke Lembah Balim, disusul oleh Inspektur Penerbangan sipil W. Van Lottum dan kawan-kawan melalui pesawat udara menentukan sebidang tanah di Wamena untuk pembangunan lapangan terbang yang dapat didarati oleh pesawat Dakota (panjang 1450 meter). Akhirnya pada bulan Desember 1956 Pemerintah Belanda membuka pos Pemerintahan yang pertama dekat muara kali Wamena yang juga disebut kali Uwe.

Adapun kronologis kedatangan dan pembukaan Pos Pemerintahan yang pertama di lembah Balim dijelaskan dari sebuah surat yang ditulis oleh Bapak Drs. Frits Veldkamp, mantan Kepala Pemerintahan atau Kontrolir Belanda yang membuka pos pertama di Wamena yang diterjemahkan oleh Pastor Frans Lieshout ofm.

”Kami mendarat di lapangan terbang di Hitigima pada hari Senin tanggal 10 Desember 1956 jam 9 pagi dengan pesawat Beaver milik Kroonduif (Merpati), dipiloti oleh Ed Ulrich. Dengan beberapa penerbangan pada hari-hari berikut rombongan kami yang ditugaskan untuk mendirikan pos pemerintah yang pertama di Lembah Balim, dilengkapi sampai 15 anggota polisi asal Biak dan Paniai, Kepala Polisi Bapak E.L.Shultz, pegawai Meteo Bapak F. De Kooy dan kepala rombongan yaitu Kontrolir bapak Drs. Frits Veldkam. Kami membuat sebuah perkemahan sementara di Hitigima karena kami hanya transit di situ dan ingin berangkat secepat mungkin ke tempat tujuan yang sebenarnya yaitu Wesakaput (muara Wesak atau Wesaput). Lokasi ini sebelumnya sudah ditentukan dari udara dengan pesawat udara karena dari Wesaput dapat dilakukan transportasi lokal melalui sungai Balim dengan kapal/perahu dan karena tidak jauh dari lokasi itu akan dibangun lapangan terbang. Maka pada tanggal 14 Desember kami pindah ke Wesaput dengan memakai sebuah boat dengan motor tempel. Lokasi di Wesaput itu terletak dipingir kali Balim tidak jauh dari muara kali Uwe. Disitu kami langsung membuat Pos Pemerintahan yang pertama dengan memakai kayu dan terpal, yang kemudian diganti dengan atap seng. Kami tinggal di Wesaput dan selama tahun pertama kami berhasil membangun lapangan terbang. Ternyata lokasi lapangan terbang adalah Yukmo atau tempat perang antara klen Hubikiak, Mukoko dan Ohena, sehingga agak sulit untuk mendapatkan tenaga kerja dari klen-klen itu dan untuk menjamin keamanan bagi mereka dari serangan musuh. Untuk menghindari jatuhnya korban, para pegawai Pemerintah sendiri ikut bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil masyarakat. Tetapi akhirnya kami berhasil menyelesaikan pekerjaan itu secara memuaskan dan saya merasa bangga bahwa pendirian pos dan lapangan terbang tidak menelan korban di pihak masyarakat. Panjang lapangan kurang lebih 600 meter dan pendaratan pesawat yang pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 1957.

Alasan-alasan untuk membuka Pos Pemerintahan yang pertama di Wesaput adalah:


Lokasi tersebut terletak dekat sungai Balim dan sungai itu dipakai untuk tranportasi barang dari Hitigima ke Wesaput;
Lokasi itu terletak dekat perkampungan masyarakat yang pada waktu itu masyarakatnya tinggal di seberang sungai Balim;
Lokasi itu juga tidak jauh dari lapangan terbang Ketika lapangan terbang sudah selesai pembangunannya dan dapat didarati oleh pesawat sejenis dakota, maka kemudian mantan Kontrolir Belanda F. Veldkamp mengusulkan untuk memindahkan kota Wamena ke tempat yang lebih atas lagi yaitu Sinatma, dengan pertimbangan dekat kali uwe yang dapat memberikan listrik dan air minum untuk kota. Namun usulan tersebut tidak diterima dan kota Wamena diperluas disekitar lapangan terbang.

Dalam lanjutan suratnya bapak F. Veldkamp berpendapat bahwa tanggal 14 Desember 1956 adalah tanggal berdirinya kota Wamena dimana awal mulai dilakukannya kegiatan-kegiatan pembangunan di lembah Balim adalah dari Wesaput

Penjelasan di atas bukanlah final karena masih ada perbedaan pendapat dikalangan para pelaku sejarah.

D. ASAL MULA NAMA WAMENA

Tidak ada yang mengetahui dengan pasti awal mula Wamena digunakan sebagai nama kota di Lembah Balim ini hal itu disebabkan minimnya sumber data yang otentik yang dapat digunakan sebagai landasan observasi dan pengujian lapangan apakah Wamena diambil dari salah satu nama tempat di Lembah Balim ini atau dari salah satu bahasa perantara di kalangan masyarakat yang mendiami lembah ini. Nama Wamena kemudian dapat ditelusuri dari beberapa informasi yang sempat ditulis oleh para misionaris yang pernah melakukan ekspedisi di daerah ini dengan menyampaikan data tertulis serta informasi lisan yang berhasil dikumpulkan pada saresehan/seminar hari Jadi Kota Wamena tanggal, 4 Nopember 1996.

Petikan informasi tersebut adalah sebagai berikut :

”Pada tahun 1959 pemerintah Belanda memasuki lembah Balim melalui lapangan terbang di Hitigima dan membuka pusatnya di Wesaput (muara kali Wesak= Wesagaput=Wesaput) dengan kepala Pemerintahan Belanda yang pertama (kontrolir) adalah Tn. Velkamp. Tugas pertamanya adalah membangun Lapangan terbang dekat kali Uwe (Uweima). Mengenai asal-usul dan arti dari nama ”Wamena” ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa nama sebenarnya Uweima (dari nama kali Uwe + i + ma = dipinggir kali Uwe), yang kemudian oleh para pendatang diucapkan salah menjadi Wamena.

Pendapat itu belum tentu benar karena dalam peta yang dibuat oleh ekspedisi Archbol (1938) kali Uwe juga disebut Wamena.

Sementara dalam versi yang lain nama ”Wamena” oleh A. Akua menjelaskan dalam bukunya ) bahwa orang Wio (nama yang umum digunakan untuk daerah lembah balim) sendiri tidak mengenal suatu tempat dengan nama Wamena dan bahwa nama itu diberikan pada tahun 1957-1958 oleh Pendeta Jerry Rose yang tinggal dekat lapanan terbang sebagai pengurus barang milik CAMA. Pada suatu hari ia melihat mama kandung Kain Wenehule Hubi, Toarekhe Itlay menetekkan anak babinya sambil berkata ”yi wam ena oo...” (ini babi piara), oleh karena itu ia menyebut tempat itu ”Wamena”

Penjelasan di atas ini kurang meyakinkan penulis buku ini dengan alasan sebagi berikut : menurut catatan dalam arsip Gereja Katolik, pihak CAMA ( Pendeta Rose ) mulai berdomisili di Wamena pada bulan Septermber 1960 dan tidak pada tahun 1957-1958, kemudian benarkah bahwa ibu-ibu Balim menyusui anak babi kesayangan mereka seperti seorang bayi? Tentulah hal ini tidak benar. Cerita itu memberikan gambaran keliru kepada orang-orang luar mengenai orang Balim, lagi pula nama Wamena tidak baru muncul pertama kalinya pada tahun 1957-1958. Nama itu sudah disebut dalam Ekspedisi Archbold pada tahun 1938 sebagai nama alternatif untuk kali Uwe.

Dalam lanjutan suratnya sebagaimana disebutkan di atas, Frits Veldkamp menyampaikan bahwa dalam ekspedisi Archbold pada tanggal 26 Agustus 1938 rombongan menyeberangi sebuah kali kecil di lereng gunung Trikora pada ketinggian 3.150 meter, yang bernama ”Wamena”. Masyarakat Walesi membenarkan adanya kali kecil itu tetapi namanya bukan Wamena melainkan ” Wamela”.

Rupanya anggota ekspedisi itu salah mendengar dan mencatat ”Wamena”. Kali kecil itu mengalir menuju kali Balim melalui kali Uwe. Karena kekeliruan itu, ekspedisi Archbold memberikan dua nama kepada kali yang sama yitu Uwe dan Wamena ( kali yang mengalir dari welesi ke kali Balim disebut kali Uwe dan kali Wamena ) pada peta buatan ekspedisi Archbold yang diterbitkan pada bulan Mei 1939. Oleh karena itu Pemerintah Belanda sejak awal kedatangannya memakai nama ”Wamena” untuk Pos mereka di lembah Balim, yang mana diambil dari nama kali Wamena/Uwe.

Dari hasil wawancara terhadap 24 responden pada Saresehan hari jadi kota Wamena bulan Nopember 1996 sebagian besar menyatakan tidak mengetahui dari mana nama Wamena itu diambil untuk dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya, sedang empat orang saja yang menyatakan mengetahui tentang asal-usul nama Wamena. Menurut empat orang ini mengisahkan bahwa nama Wamena diambil dari dialog antar Fritz Velkamp dengan pembantunya yang sedang mengurus ternak di kandang. Fritz Velkamp bertanya : Sedang apa? Jawab pembantunya ”An Wam Ena” dari percakapan ini kemudian F.Velkamp mempublikasikan nama tempat ini Wamena.

Dari beberapa sumber, informasi di atas menunjukkan bahwa kata Wamena telah ada sejak dahulu dan digunakan hingga saat sekarang ini dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Lembah Balim, yang kemudian diabadikan sebagai ibu kota Kabupaten Jayawijaya.

Setelah kedatangan Drs. Frits Veldkamp yang membawa misi Pemerintahan pada tanggal 10 Desember 1956 maka berangsur-angsur daerah Lembah Balim / Wamena mulai dikenal baik ditingkat Pemerintah Belanda sendiri maupun kalangan misionaris, dan tak ketinggalan misionaris Katolik yang menetapkan hari pertamanya dilembah Balim tanggal 5 Februari 1958 Gereja Katolik masuk di daerah Wamena.

Dengan kehadiran Pemerintah dan para misionaris tersebut, maka dalam kurun waktu tahun 1954 sampai dengan tahun 1960, semua masyarakat di Lembah Balim/Dani mulai mengadakan hubungan dengan dunia luar, yang mengakibatkan perubahan hidup dari tradisional ke perubahan yang radikal dalam struktur sosial, kegiatan sehari-hari dan dalam wawasan kebangsaan maupun identitas orang Dani. Puncak pergumulan orang Dani adalah tanggal 1 Mei 1963 secara resmi Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dan mulai saat itu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan telah beralih dari Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

B. TANGGALHARI JADI WAMENA

Guna menghindari kontroversi dan kesimpangsiuran di kalangan masyarakat menyangkut hari jadi Kota Wamena, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya telah mengadakan beberapa kali saresehan dan seminar untuk mendapatkan masukan terkait hari jadi kota Wamena yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 1996, tanggal 5 Maret 1997 dan seminar pada tanggal 10 Pebruari 1998, dari hasil saresehan dan seminar tersebut telah diputuskan bahwa hari jadi Kota Wamena jatuh pada tanggal 10 Desember tahun 1956. Bentuk keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 tahun 1998.

Penetapan tanggal 10 Desember tahun 1956 bukan tanggal 14 Desember 1956 sebagai Hari Jadi Kota Wamena lebih banyak didasarkan pada aspek kedatangan misi Pemerintahan pertama meskipun secara operasional Pemerintahan itu sendiri dimulai pada tanggal, 14 Desember 1956.

Kami menyadari bahwa tulisan ini belum dapat disajikan secara lengkap karen perlu dikaji kembali untk mendapatkan gambaran yang lengkap diwaktu-waktu mendatang. Demikian gambaran singkat sejarah Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, mudah-mudahan apa yang kami sajikan dapat menambah informasi mengenai Kota Wamena. Terima kasih.

49 TAHUN MENGABDI UNTUK MEWARTAKAN INJIL DI TANAH PAPUA

Pater Frans Lieshout OFM

Pria itu terlihat tua. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar meski sudah tua. Terlihat kulitnya yang dulu kekar mulai keriput bertanda usianya semakin tua. Gaya bicaranya santai dan tak satupun kata yang tak terucap salah walaupun sudah tua dan pemenggalan kata-kata yang diucapkan pun terdengar dengan jelas. Senyum ria tetap dan selalu terukir di wajahnya. Cara jalannya pun masih seperti orang muda. Dia adalah Pastor Frans Lieshout OFM.

Pastor Frans Lieshout OFM yang lazim disapa dengan Pater Lieshout lahir di Moonfort, Nederland pada tanggal 15 januari 1935. Ia adalah penulis buku “Sejarah Gereja Katolik di Lembah BaliemPapua”. Ia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1962. Satu tahun kemudian setelah mengikuti beberapa kursus sebagai persiapan untuk menjadi misionaris di Asia pada bulan april tahun 1963 ia diberangkat ke Nederland New Guinea atau Papua.

Tahun 1963 Selama satu tahun ia bertugas sebagai pastor di Jayapura. Kemudian pada tahun 1964 hingga tahun 1967 menjadi pastor dan mewartakan Injil di Wamena yang biasa disebut sebagai lembah Baliem. Disanalah Pater Lieshout pertama kali berkenalan dengan orang Baliem.

Selain di Baliem pada tahun 1968 hingga pada tahun 1974 ia ditugaskan lagi ke paroki St.Missael Bilogai. Disana ia juga berkenalan dengan orang Moni pertamakali setelah orang Baliem. 

Setelah itu selama 10 tahun dari tahun 1974 hingga tahun 1984 Pater Lieshout menjadi rektor Sekolah Pendidikan Guru yang kini menjadi SMA Taruna Bhakti dan dekan dekenat Jayapura. Dan pada tahun 1985 Pater Lieshout resmi menjadi warga Negara Indonesia. Selain di Baliem dan Bilogai, Pater Lieshout mewartakan injil di Biak selama tiga setengah tahun dan selama dua tahun menjadi pastor paroki Jayapura. Kemudian enam tahun di paroki katerdral Jayapura. 

Kemudia sejak awal tahun 2007 kembali ke Lembah Baliem“Pulang Kampung” tempat dimana pertama ia mengenal budaya dan masyarakat Baliem. 

Saat ini ia menikmati masa pensiunnya sambil menulis buku mengenai “Sejarah Gereja Katolik dan Upaya masyarakat Lembah Baliem Untuk memepertahankan Dirinya dan Kebudayaan di Tengah Berbagai Pengaruh dari Luar”.

Pater Lieshout adalah seorang misionaris yang mewartakan Injil dan melayani umat Tuhan ditanah Papua. Selama melayani dan melaksanakan tugas-tugas pastoralnya di Tanah Papua, Pater Lieshout ia memberikan perhatian besar kepada kebudayaan asli Papua khususnya di lembah baliem.

Saat ini Pater Lieshout bantu gereja dimana tempat ia sedang menikmati masa pensiunnya sambil menulis buku dan melakukan studi bahasa Baliem dan Budaya baliem.

Waa..wa. Nopase.